Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu

Badan Perencanaan,Pembangunan,Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu

Sekilas Info
  • BAHAN PAPARAN DALAM RANGKAIAN KEGIATAN MUSRENBANG RKPD 2018 DAPAT DI UNDUH PADA MENU DOWNLOAD
  • MUSRENBANG RKPD 2018 AKAN DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 26 MARET 2018
  • VISI KABUPATEN MAHAKAM ULU 2016 - 2021 "MEMBANGUN MAHAKAM ULU UNTUK SEMUA: SEJAHTERA BERKEADILAN"

Yuk Intip Kala Satwa Menderita karena Kebakaran Hutan dan Lahan

steven99     26/11/2019 - 08:22 AM     36x     0

Hasil overlay data tutupan sawit dengan ruangan rimba mempertunjukkan sekitar 3, 4 juta hektar perkebunan sawit terdapat di ruangan rimba, atau 20, 2% dari kebun sawit tertanam di Indonesia seluas 16, 8 juta hektar. Angka ini termasuk sawit perusahaan atau rakyat.

Irfan Bakhtiar, Pengamat Yayasan Kehati Irfan Bakhtiar dalam Pojok Iklim di Jakarta, pecan lalu memberikan, sudah klasifikasi ruangan rimba yang ada perkebunan sawit di dalamnya. Pengamatan memakai citra satelit SPOT 6, citra satelit Pleiades, poto udara dengan technologi drone, atau citra satelit landsat 8. Beberapa data yang mereka raih, disandingkan dengan data peta ruangan rimba Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Hasilnya, mempertunjukkan, tutupan sawit itu ada pada ruangan suaka alam seluas 115. 000 hektar, rimba lindung 174. 000 hektar, rimba produksi terbatas 454. 000 hektar, rimba produksi 1, 4 juta hektar, dan rimba produksi konversi 1, 2 juta hektar.

“Jika lihat sebarannya, sawit dalam ruangan rimba terdapat di sejumlah besar provinsi seluruh Indonesia, ” katanya.

Riau, katanya, provinsi terluas kuasai sawit dalam ruangan rimba. Persoalan tata ruang, katanya, jadi pembawa penting ekspansi perkebunan sawit dalam ruangan rimba di Riau. Banyak izin upaya perkebunan, keluar oleh bupati tak pas inspirasi tata ruang. “Penegakan hukum juga lemah. ”

Resikonya, pindah buat ruangan rimba masif. Contoh, banyak perkebunan sawit di Taman Nasional Tesso Nilo dan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil.

“Provinsi ke dua terbesar yang ada sawit dalam ruangan rimba merupakan Kalimantan Tengah. Keadaan di Kal-teng, seperti apa yang terjadi di Riau. Persoalan terlihat karena gak ujarnya permasalahan inspirasi tata ruang. ”

Menurut dia, permasalahan sawit dalam ruangan rimba berawal dari tidak ada data dan informasi komplet hingga keputusan yang diambil kerap salah maksud bahkan kontraproduktif dengan penyelesaian.

Terus permasalahan pengesahan tata batas ruangan rimba dan tata ruang di lokasi. Keduanya, nggak sinkron, berekor ketidakjelasan status ruangan perkebunan sawit.

Beberapa instrumen keputusan menangani permasalahan ini sudah dibuat pemerintah, seperti UU Nomor 18/2013 berkaitan Mencegahan dan Pemupusan Perusakan HUtan, PP Nomor 104/2015 berkaitan Tata Langkah Perubahan Peruntukan dan Buat Ruangan Rimba. Juga, Permen LHK Nomor 84/2015 berkaitan Perlakuan Pergesekan Tenurial Ruangan Rimba, dan Permen LHK Nomor 83/2016 berkaitan Perhutanan Sosial.

Namun, kata Irfan, implementasi beberapa ketetapan ini jauh dari harapan perbaikan tata urus perkebunan sawit di Indonesia.

Komisi Pemupusan Korupsi (KPK) pada 2016 menjelaskan, model perizinan perkebunan sawit gak akuntabel. Dia jelaskan, tidaklah ada langkah gagasan perizinan berbasiskan tata ruang dalam mengontrol upaya perkebunan sawit.

Penyelarasan lintas lembaga dalam menerbitkan dan mengontrol perizinan perkebunan sawit, katanya, juga dirasa gak efektif. Keadaan ini, menyebabkan banyak izin perkebunan sawit tumpang tindih dan dalam ruangan rimba.

“Di banyak tempat, izin tempat dan IUP nampak oleh bupati atau walikota gak menunjuk pada aturan tata ruang lokasi. Walaupun memang, berpedoman pada Permentan Nomor 98/2013 berkaitan ukuran perizinan upaya perkebunan katakan, pemohon izin harus sertakan rekomendasi keharmonisan dengan gagasan pembangunan perkebunan, ” katanya.

Kecuali itu, masih banyak provinsi belum akhiri RTRWP, seperti Kal-teng dan Riau, hingga nggak terjadi padu seirama pada tata ruang kehutanan dengan RTRWP.

 

Simak Juga : konversi hektar
Pemerintah sudah ada keputusan Inpres Moratorium Izin Kebun Sawit, namun bagaimana implementasinya? Poto : Sapariah Saturi/ Mongabay Indonesia


Permasalahan ini, katanya, menyebabkan pergesekan dalam penggunaan ruang, seperti, penggunaan ruangan rimba nggak prosedural bikin perkebunan sawit.

“Berbagai masalah di lapangan beri, pada saat proses perizinan dan tata ruang miliki permasalahan, banyak peluang pelanggaran terjadi. Kerap pemerintah jadi pasif dalam penegakan hukum. ”

Pada 2015, lewat keputusan paket ekonomi ke dua, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 104/2015 berkaitan tata langkah perubahan peruntukan dan buat ruangan rimba. Lewat ketentuan ini, diimpikan bisa akhiri persoalan keterlanjuran penggunaan ruangan dalam ruangan rimba, diantaranya, berkenaan perkebunan sawit.

Kelompok-kelompok, katanya, rasakan ini menjadi upaya “pemutihan” pada izin-izin perkebunan sawit miliki permasalahan. Keputusan terus nggak jalan. Sengkarut perizinan perkebunan sawit dan tata ruang susah terurai karena terjadi pembiaran oleh pemerintah. Karena itu, katanya, diperlukan proses dalami perizinan.

Data Badan Pusat Statistik Nasional (BPS) mempertunjukkan, ada 32, 4 juta jiwa warga Indonesia tinggal di sekitar ruangan rimba. Banyak desa dalam rimba 2. 037 desa dan sekitar ruangan rimba 19. 247 desa.

Mereka gantungkan penghidupan dari hasil rimba dan ruangan di sekitar ruangan rimba. “Bukan nggak mungkin, mereka juga berkebun sawit. ”

 

Sawit rakyat?

Data Yayasan Auriga Nusantara menjelaskan, dari 3, 4 juta hektar perkebunan sawit dalam ruangan rimba itu, 1, 2 juta hektar kebun sawit rakyat.

Lihat keadaan serupa ini, kata Irfan, seandainya pendekatan memakai langkah hukum, bisa banyak masyarakat masuk penjara ataupun terserang ragu karena dengan tuduhan membawa dampak kehancuran rimba.

Artikel Terkait :1 ton = berapa kg

“Dalam permasalahan ini strategi non penal untuk tidak memberikan non litigasi, dengan keputusan yang membantu masyarakat memperoleh keputusan hukum atas ruangan yang diurus. ”

Permasalahan sawit rakyat dalam ruangan rimba benar-benar kompleks. Bukan sekedar pergesekan sawit dengan rimba cuman, juga mengakar dari sistem ketimpangan kuasai tanah di pedesaan. Okupasi tanah oleh perusahaan sawit dan pengaturan ruangan rimba yang kurang baik, katanya, mempersempit ruang urus masyarakat pada tanah.

Pemerintah sudah mengeluarkan keputusan Inpres Nomor 8/2018 berkaitan pembatalan dan dalami perizinan perkebunan sawit serta menambahkan produktivitas perkebunan kelapa sawit, atau sering didapati dengan Inpres Moratorium Sawit.

Irfan jelaskan, keputusan ini diperlukan dilaksanakan aksi dengan langkah-langkah strategis dalam akhiri permasalahan perkebunan sawit dalam ruangan rimba.

“Momentum inpres moratorium sawit dan reforma agraria serta perhutanan sosial benar-benar lumrah dimanfaatkan jadi upaya penyelesaian kuasai ruangan oleh perkebunan sawit rakyat dalam ruangan rimba. ”

Moratorium sawit, katanya, jadi upaya memajukan menambahkan produktivitas perkebunan sawit rakyat dan memperjelas status kepemilikan ruangan. Karena itu, bisa membantu masyarakat mendapatkan akses modal.

Tengah reforma agraria dan perhutanan social, katanya, jadi proses alokasi kepemilikan ruangan dan akses izin pengurusan ruangan sawit rakyat dalam ruangan rimba.

Bikin perkebunan sawit dalam ruangan rimba yang dikontrol perusahaan, kata Irfan, bisa dengan dalami utuh pada semua izin perkebunan sawit, seperti izin tempat, SK pelepasan ruangan rimba dan hak bikin upaya (HGU) .

Dia juga berikan arahan, pemerintah akhiri pergesekan kuasai ruangan perkebunan sawit oleh perusahaan pemegang izin dalam ruangan rimba.

Hasil hasil mereka, ada perkebunan sawit dalam ruangan rimba jadi miliki izin seperti IUP dan HGU, beberapa ada nggak berizin.

“Persoalan ketidakpastian tata ruang jadi diantaranya yang menimbulkan. Harus diakui banyak praktik ilegal oleh perusahaan, ” katanya.

Pemerintah, katanya, harus memercepat proses dalami perizinan perkebunan sawit dan penegakan hukum pada perusahaan yang melanggar proses perizinan hingga menerabas ruangan rimba.

Terus, katanya, bikin keputusan satu peta perkebunan sawit hasil dari dalami yang sudah memastikan status izin clear and clean jadi basis bikin satu peta perkebunan sawit. Ia juga jadi basic pemerintah bikin gagasan tata ruang perkebunan sawit. “Data ini harus terbuka bikin publik. ”

 


Kebakaran di PT MAS, Muarojambi, kebun sawit di ruangan gambut. Poto : Yitno Suprapto/ Mongabay Indonesia


Lebih sejuta hektar kebun sawit di ruangan moratorium hutan…

Sebelum itu, Yayasan Madani Berkelanjutan juga melaunching data, ada 1 juta hektar lebih perkebunan sawit dalam ruang moratorium izin rimba primer dan ruangan gambut.

Angka ini mereka dapat selesai overlay perizinan dengan peta wilayah peta indikatif pembatalan pemberian izin baru (PIPPIB) revisi 15.

Luasan lebih dari satu juta hektar ini, kata Teguh Surya, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan, dikontrol 724 perusahaan menebar di 24 provinsi.

Ada 384 perusahaan dengan keseluruhnya luasan 540. 822 hektar ada pada ruangan gambut, 102 perusahaan dengan keseluruhnya luasan 237. 928 hekta di rimba primer, dan 238 perusahaan luasan 222. 723 hektar di ruangan rimba.

Dan dari banyak itu, hamper separuh, atau 333 perusahaan luasan 506. 333 hektar ada pada tujuh provinsi prioritas restorasi gambut.

Sejak mulai satu tahun yang kemarin, kata Teguh, Madani sudah meminta pada pemerintah buat keputusan basis hokum lebih kuat, bukan sekedar inpres.

“Tahun 2020 kan BRG pingin selesai. Tidak ada tanda-tanda pingin diapain. Terus ada moratorium sawit. Minimal pemerintah mengeluarkan perpres supaya ada keputusan utuh yang bicara berkaitan bagaimana hari kedepan rimba ditonton dari prinsip restorasi sawit dsb, ” katanya.

Teguh memberikan, kemungkinannya kecil data hasil ini gak tertangkap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebab, analisi mereka berdasarkan data resmi pemerintah. Dia juga menghendaki, BRG bisa menindaklanjuti hasil ini karena perusahaan dalam ruangan rimba ruangan prioritas kerja BRG ada 333.

Madani, katanya, memberikan langsung hasil ini pada kubu kerja Inpres moratorium sawit di Kemenko Perekonomian. Mereka pula kirim surat pada KLHK.

“Satu juta hektar ini apa ada izin? Ada yang pasti izin, ada yang gak. Jadi dengan beberapa status. Ada yang IUP, HGU, serta ada juga yang tidaklah ada nyata-nyata. ”

Keadaan ini, katanya, penting verifikasi dari pemerintah sama sesuai isi inpres. “Salah satu pedoman inpres itu pelacakan kalau ada HGU di ruangan rimba, ” katanya.

Teguh memberikan, pengkajian perizinan satu juta hektar kebun sawit di ruangan rimba primer dan gambut itu menghimpit karena kunci pengumpulan prinsip iklim Indonesia. Juga bentuk stabilitas pemerintah dalam kerjakan perbaikan tata urus rimba dan ruangan.

Ahmad Surambo, Deputi Direktur Sawit Watch memberikan, hasil satu juta hektar lebih perkebunan sawit dalam ruangan rimba primer dan gambut jadi kendala bikin kubu kerja moratorium sawit bikin akhiri dan mencari pemecahan dipilih.

Menurut dia, dengan revisi PIPPIB sampai 15 kali, sepatutnya hasil ini gak terjadi. Dengan masih ada hasil itu, katanya, beri pemerintah nggak serius dalam perbaikan tata urus rimba alam dan gambut, termasuk tata sawit.

Rambo menyangka, di ruangan lebih dari satu juta hektar itu, kesempatan ada pergesekan tenurial. Sawit Watch mencatat, ada 822 komune atau masyarakat berkonflik dengan perkebunan sawit. “Sampai waktu ini, Kubu Kerja Inpres Moratorium Sawit belum sentuh persoalan ini. ”

Pengamatan Greenpeace Indonesia menjelaskan, masih ada wilayah seluas 3, 3 juta hektar tutupan rimba alam primer dan 6, 5 juta ruangan gambut belum terlindungi di luar peta moratorium dan di luar ruangan rimba lindung serta konservasi. Tidak lama wilayah moratorium masih terancam konsensi perusahaan termasuk izin perkebunan sawit.

“Satu juta hektar konsesi sawit dalam rimba alam primer dan ruangan gambut adalah ujian riil bagaimana moratorium permanen digerakkan. Dengan mencabut izin itu pemerintah mempertunjukkan keseriusan bikin perlindungan rimba dan ruangan gambut tinggal, bukan cuman propaganda, ” kata Arie Rompas, pengkampanye rimba Greenpeace Indonesia.

 


List Diskusi

Tidak ada diskusi di topic ini