Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu

Badan Perencanaan,Pembangunan,Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu

Sekilas Info
  • BAHAN PAPARAN DALAM RANGKAIAN KEGIATAN MUSRENBANG RKPD 2018 DAPAT DI UNDUH PADA MENU DOWNLOAD
  • MUSRENBANG RKPD 2018 AKAN DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 26 MARET 2018
  • VISI KABUPATEN MAHAKAM ULU 2016 - 2021 "MEMBANGUN MAHAKAM ULU UNTUK SEMUA: SEJAHTERA BERKEADILAN"

Jangan Lewatkan Konsep Akad Menurut Hukum Islam dan Perjanjian Menurut KUH Perdata

steven99     10/03/2019 - 00:37 AM     174x     0

Kesepakatan Menurut Kitab Undang-Undang Perdata
Kesepakatan menurut Klausal 1313 Kitab Undang-Undang Perdata (“KUHPerdata”) , ialah :

Satu kesepakatan ialah satu tindakan dengan manakah satu orang atau lebih mengikatkan dianya pada satu orang yang lain atau lebih.

Sama seperti sempat diterangkan dalam artikel Hukum Kesepakatan, prasyarat sahnya kesepakatan ditata dalam Klausal 1320 KUHPerdata, adalah :

Artikel Terkait : pengertian hukum islam
Perjanjian beberapa pihak
Perjanjian bermakna ada persesuaian kehendak yang bebas pada beberapa pihak tentang perihal inti yang diharapkan dalam kesepakatan. Dalam perihal ini, pada beberapa pihak mesti miliki niat yang bebas (suka-rela) untuk mengikatkan diri, dimana perjanjian itu bisa dikatakan dengan tegas ataupun diam-diam. Bebas di sini ini mengandung arti bebas dari kekhilafan (dwaling, mistake) , desakan (dwang, dures) , serta penipuan (bedrog, fraud) . Dengan a contrario, berdasar pada Klausal 1321 KUHPerdata, kesepakatan jadi tdk resmi, bila perjanjian berlangsung lantaran ada unsur-unsur kekhilafan, desakan, atau penipuan.
Kecakapan beberapa pihak
Menurut Klausal 1329 KUHPerdata, pada prinsipnya banyak orang cakap dalam membuat kesepakatan, terkecuali dipastikan tdk cakap menurut undang-undang.
Tentang satu perihal khusus
Perihal khusus ini mengandung arti apakah yang diperjanjikan hak-hak serta keharusan kedua pihak, yang sekiranya barang yang bertujuan dalam kesepakatan dipastikan ragamnya. Menurut Klausal 1333 KUHPerdata, objek kesepakatan itu mesti termasuk inti barang khusus yang sedikitnya bisa dipastikan ragamnya. Klausal 1332 KUHPerdata tentukan jika objek kesepakatan ialah beberapa barang yang bisa diperjualbelikan.
Karena yang halal
Karena yang halal ialah isi kesepakatan tersebut, yang mendeskripsikan arah yang dapat digapai oleh beberapa pihak. Isi dari kesepakatan itu tdk bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, ataupun dengan ketertiban umum. Perihal ini ditata dalam Klausal 1337 KUHPerdata.

Jadi menurut Hukum Perdata Barat (KUHPerdata) , kesepakatan itu adalah tindakan yang manakah satu orang atau lebih mengikatkan dianya dengan satu orang atau lebih yang lain.

Akad dalam Hukum Islam
Dan akad, menurut Gemala Dewi, Wirdyaningsih serta Yeni Salma Barlinti dalam bukunya Hukum Perikatan Islam di Indonesia (perihal. 45) , adalah salah satunya makna dalam Al-Quran yang terjalin dengan kesepakatan. Makna kesepakatan dalam Al-Quran itu ialah : al-‘aqdu (akad) serta al-‘ahdu (janji) .

Pemahaman akad dengan bahasa ialah ikatan, mengikat. Dijelaskan ikatan (al-rabth) tujuannya ialah mengumpulkan atau menghimpun dua ujung tali serta mengikatkan diantaranya pada yang lain sampai kedua-duanya bersambung serta jadi seperti seutas tali yang satu. [1]

Lihat Juga : makna pancasila sebagai dasar negara

Makna al-‘aqdu (akad) ada dalam QS. Al-Maidah (5) : 1, jika manusia diperintah untuk penuhi akadnya. Menurut Fathurrahman Djamil sama seperti dilansir oleh Gemala Dewi, Wirdyaningsih serta Yeni Salma Barlinti, makna al-‘aqdu (akad) ini bisa disamakan dengan makna verbintenis (perikatan) dalam KUHPerdata. Dan makna al-‘ahdu bisa disamakan dengan makna kesepakatan atau overeenkomst, adalah satu pengakuan dari seorang untuk melaksanakan atau mungkin tidak melaksanakan suatu hal yang tdk bersangkutan dengan orang yang lain. [2]

Beberapa pakar Hukum Islam (jumhur ulama) mendefinisikan akad jadi : pertalian pada Ijab serta Kabul yang dibetulkan oleh syara’ yang memunculkan karena hukum pada objeknya. [3]

Akad menurut Irma Devita, dalam bukunya Kiat-Kiat Cerdik, Simpel, serta Bijak Menyadari Soal Akad Syariah (perihal. 2) , ialah kesepakatan tercatat yang menampung ijab (penawaran) , serta qabul (penerimaan) .

Irma Devita selanjutnya memaparkan jika satu realisasi akad atau kontrak pada kedua pihak harus didasarkan pada azas : suka-rela (ikhtiyari) , menepati janji (amanah) , kehati-hatian (ikhtiyati) , tdk berganti (luzum) , sama-sama menguntungkan, kesetaraan (taswiyah) , transparansi, kapabilitas, keringanan (taisir) , keinginan baik serta karena yang halal. Prinsip-prinsip itu sebetulnya hampir sama juga dengan azas hukum kesepakatan berdasar pada hukum positif yang laku di Indonesia, yang menurut Prof. Mariam Darus Badrulzaman, S. H. , di dalamnya mempunyai kandungan azas keyakinan, kemampuan mengikat, padanan hukum, keselarasan, kepastian hukum, akhlak, kepatutan serta adat. [4]

Jadi apakah perbedaannya akad syariah dengan kesepakatan konvensional? Menurut Irma Devita, pokok bedanya ialah dalam akad syariah diyakini prinsip yang tdk diyakini oleh hukum kesepakatan pada hukum positif, adalah : [5]
Tdk berganti (stabil)
Yang disebut dengan tdk berganti ialah tentang nilai objek jual belinya (dalam soal kesepakatan jual beli atau bagian buat hasil (nisbah) dalam kesepakatan kerja sama buat hasil) . Pada ide dasarnya, prinsip syariah tdk merasa uang jadi komoditas. Oleh lantaran itu, tdk diketahui ada prinsip time value of money.

Contoh :
Uang 1 juta dalam hari ini serta uang Rp1 juta pada tiga tahun kembali, nilainya tetap harus sama. Dan dalam soal bank konvensional, uang Rp1 juta dalam hari ini tidak sama nilainya dengan uang Rp1 juta pada tiga tahun kembali. Ini berlangsung lantaran ada ide bunga. Mempunyai arti, bila tingkat bunga 10% per tahun, uang Rp1 juta dalam hari ini nilainya sama juga dengan uang Rp1, 3 juta pada tiga tahun kembali (ditambah bunganya 30%) .

Trasparan
Transparan mempunyai arti tdk ada tipu muslihat, semua hak serta keharusan semasing pihak diekspos dengan tegas serta jelas dalam akad kesepakatan. Pengungkapan hak serta keharusan ini khususnya yang terjalin dengan kemungkinan yang mungkin bisa ditemui semasing pihak.

Jadi menjawab pertanyaan Anda, berdasar pada paparan diatas bisa kita simpulkan jika akad ialah kesepakatan tercatat yang menampung ijab (penawaran) serta qabul (penerimaan) .

Makna al-‘aqdu (akad) bisa disamakan dengan makna verbintenis (perikatan) dalam KUHPerdata. Dan makna al-‘ahdu (janji) bisa disamakan dengan makna kesepakatan atau overeenkomst.

Pada prinsipnya, prinsip-prinsip akad sebetulnya hampir sama juga dengan azas hukum kesepakatan berdasar pada hukum positif yang ditata dalam KUHPerdata yang laku di Indonesia.


List Diskusi

Tidak ada diskusi di topic ini