Tim Evaluasi DOB KEMENDAGRI RI Berkunjung Di Mahakam Ulu


UJOH BILANG – Dalam rangka tata cara pelaksanaan evaluasi perkembangan daerah otenomi baru sesuai  dengan PERMENDAGRI nomor 23 Tahun 2010, terdapat 10 aspek yang mencakup diantaranya : Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD); Pengisian Personil; Pengisian Keanggotaan DPRD; Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Pilihan;  Pembiayaan; Pengalihan Aset, Peralatan  dan Dokumen; Pelaksanaan Penetapan Batas Wilayah;  Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan; Peyiapan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah; dan Pemindahan Ibu Kota bagi Daerah yang Ibu Kotanya dipindahkan.  Evaluasi dilakukan terhadap 18 (Delapan Belas) DOB Pembentukan  Tahun 2012 - 2014 . Dari 18 Daerah Otonomi Baru Pembentukan Tahun 2012 - 2014 di Provinsi Kalimantan Timur terdapat Daerah Otonomi Baru, yaitu kabupaten Mahakam Ulu yang dibentuk dengan UU No.2/2013.

PENYERAHAN CINDERAMATA – Tampak Bonifasius Belawan Geh (Bupati Mahakam Ulu) mengalungkan Cinderamata Manik kepada Nurbowo Edy Subagio (Kasubid. Pengembangan Daerah Wilayah II Ditjen OTDA KEMENDAGRI) diikuti oleh beberapa anggota Tim Evaluasi DOB KEMENDAGRI RI  .

Oleh karena itu, Tim Evaluasi DOB dari Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) Republik Indonesia  datang berkunjung Ke Kabupaten Mahakam Ulu. Kegiatan Evaluasi Daerah Otonomi Baru (DOB) dilaksanakan pada tanggal 02 s/d 05 Mei 2017 yang dilaksanakan di Ruang Rapat I Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Mahakam  Ulu.  Kegiatan ini dihadiri Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten II dan Seluruh Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Mahakam Ulu beserta Tim Evaluasi DOB dari KEMENDAGRI RI .

SAMBUTAN BUPATI – Bonifasius Belawan Geh, Bupati Mahakam Ulu (Tengah) memberikan sambutan pada kegiatan kunjungan Tim Evaluasi DOB KEMENDAGRI RI.

Dari hasil evaluasi KEMENDAGRI RI Semester I Tahun 2016 terhadap perkembangan DOB Kabupaten Mahakam Ulu masuk dalam kategori  “SEDANG”, dengan masih terdapat beberapa Rekomendasi antara lain : Optimalisasi Penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pengisian Personil; Penyelesaian Pengalihan Aset, Dokumen dan Hibah; Percepatan Penegasan Batas Daerah; Percepatan Pembangunan Sarana Prasarana Pembangunan (SARPRASPEM); Percepatan Penetapan Perda RTRW. (BP4D/PK4KP)