Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Lakukan Audiensi Dengan 3 Lembaga, Untuk Percepatan Pembangunan


 

 

By Yulita Luaq | Kamis, 27 Juni 2019

Bupati Mahakam Ulu, Bonifasius Belawan Geh dengan Kepala Litbang ESDM, Dadan Kusdiana (atas) , Kepala Deputi BNPP, H. Boytenjuri (kiri), Kepala BPPT, Hammam Riza (kanan) saling menyerahkan cinderamata berupa plakat.

Jakarta- Pemkab Mahulu melakukan audiensi dengan pada 3 (tiga) Lembaga yaitu; Badan Litbang ESDM, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Badan Pengkajian dan  Penerapan Teknologi (BPPT)  selama 3 (tiga) hari di jakarta dari tanggal 25 s/d 27 Juni 2019.

Dalam kegiatan audiensi ini hadir pula Kepala Badan Litbang ESDM, Dr. Ir. Dadan Kusdiana.,M.Sc, Kepala Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP, Ir. H. Boytenjuri, CES serta Kepala Badan BPPT, Dr. Ir. Hammam Riza, M.Sc. yang menerima langsung kedatangan Pemerintah Kabupaten beserta jajaran dan DPRD dari Kabupaten Mahakam Ulu.

Tujuan dari Pemkab Mahulu melakukan audiensi dengan harapan adanya titik terang bagi Pemkab Mahulu dalam pengembangan pembangunan.

Dalam pelaksanaan sambutan yang disampaikan dari Bupati Mahulu, Bonifasius Belawan Geh, SH menyampaikan kondisi geografis dan pengembangan pembangunan,

“terutama dalam bidang infrastrukur dasar dan sarana dan prasarana di Mahakam Ulu masih sangat minim dan tertinggal, untuk membangun Kabupaten Mahakam Ulu maka perlu dukungan dari pemerintah pusat dan Kementerian terkait, untuk melaksanakan percepatan pembangunan di wilayah ini, terutama pada sektor kelistrikan Mahakam Ulu dengan rasio elektrifikasi sebesar 65,14 % dengan ± 2.166 KK yang masih belum berlistrik serta  air bersih, infrastruktur jalan jembatan pembangunannya masih belum optimal bagi kami di wilayah perbatasan,” ungkapnya.

Bupati menambahkan, semoga dengan kedatangan pihak Pemkab Mahulu secara langsung dengan Kementerian/Lembaga terkait, bisa memperoleh solusi yang tepat untuk melaksanakan percepatan pembangunan di wilayah Kabupaten Mahulu

Menanggapi hal tersebut Kepala Badan Litbang ESDM, Dr. Ir. Dadan Kusdiana., M.Sc

“terlihat dari rasio elektrifikasi Mahakam Ulu cukup tertinggal, untuk daerah- daerah yang aksesnya sulit kami ada program lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE). kami akan memberikan pendampingan dalam penyusunan usulan permohonan kepada Kementerian ESDM agar masyarakat Mahakam Ulu bisa mendapatkan program pemberian lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE), sumur bor, dan pembangunan infrastruktur sektor energi lainnya, serta BBM satu harga pada wilayah perbatasan,“ tutur Dadan.

 

Pemkab Mahakam Ulu Beserta Jajaran dan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu melakukan audiensi rencana pengembangan pembangunan di Kabupaten Mahakam Ulu

Sementara itu menanggapi hal tersebut Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Ir. H. Boytenjuri, CES juga sangat mengapresiasi terhadap kerja keras Pemkab Mahulu yang sudah datang dengan personel lengkapnya, guna menjemput progres percepatan berbagai pembangunan di wilayah Kabupaten Mahulu.

“Terimakasih dengan usaha dan semangatnya, yang sangat optimal semoga apa yang dilakukan ini, guna percepatan pembangunan di Kabupaten Mahulu dapat berjalan lancar,” harap Deputi.

Deputi menerangkan, khusus untuk wilayah perbatasan di dalam RPJMN tahun 2019 sudah diploting, fokus-fokusnya, untuk di wilayah Kabupaten Mahulu itu yang namanya Kecamatan Perbatasan, yang masuk lokasi prioritas itu ada 2 (dua) yaitu Kecamatan Long Apari dan Kecamatan Long Pahangai, secepatnya kita akan mengadakan rakor bersama Pemkab Mahakam Ulu dengan Kementerian terkait guna membahas usulan yang di sampaikan saudara-saudara," ungkap Deputi. 

Ditambahkan oleh Sekretaris Daerah Drs. Yohanes Avun, M.Si, memang untuk daerah Kabupaten Mahulu memiliki banyak sekali kendala dalam pembangunan.

“Sebagai beranda depan nasional, dan wilayah yang berbatasan juga dengan negara tetangga Serawak- Malaysia, kami Kabupaten Mahakam Ulu memulai dari nol, justru banyak sekali kendala-kendala Pemkab Mahulu alami dalam pembangunan. Disamping itu melihat kondisi geografis mahakam ulu yang potensi alamnya sangat besar pada bidang perkebunan dan juga pemukiman penduduk setempat yang tinggal di pinggiran sungai mahakam sering kali mengalami bencana banjir. Terkait hal tersebut Kepada BPPT ( Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) apakah ada teknologi yang tepat guna untuk kami gunakan sebagai peringatan dini terhadap bencana banjir dan pada sektor pertanian," kata Yohanes Avun.

Menanggapi hal tersebut Kepala Badan BPPT, Dr. Ir. Hammam Riza, M.Sc. mengatakan.

“Saya sangat mengapresiasi kedatangan Pemkab Mahulu bersama DPRD Kabupaten Mahakam Ulu bertemu dengan kami, untuk menyampaikan aspirasinya. Sebagai tuan rumah adalah hak kami untuk mengfasilitasi usulan-usulan pembangunan dari daerah, untuk pemanfaatan teknologi terutama banjir yang sering di alami Mahakam Ulu. BPPT memiliki penerapan pengkajian terhadap resiko bencana banjir membangun teknologi early warning system. Early warning system ini sudah kita terapkan di daerah lainnya, dan ini bisa menjadi salah satu solusi bagi Pemkab Mahulu dalam mengantisipasi bencana banjir. Selain itu saat ini kami juga mendorong sektor parawisata dan sektor pertanian, melihat potensi Mahakam Ulu yang kaya akan sumber daya alam justru pembangunan perekonomian Mahakam Ulu sangat tinggi pada sektor wisata dan perkebunan.

Riza Hammam menambahkan. “BPPT juga fokus mendorong produktivitas di sektor hulu yaitu, pertanian melalui penerapan dan investasi berbagai inovasi teknologi, termasuk penerapan smart farming. Pada sektor pertanian indonesia saat ini, memiliki nilai yang tinggi sekitar 77 %, jadi kami dari BPPT akan dorong sektor pertaniannya, untuk perkebunan kopi dan kakao di Kabupaten Mahakam Ulu, dari proses pengolahan bibit sampai pada produk industrinya apalagi di mahulu sudah ada perkebunan kakao, jadi tinggal dikembangkan  saja oleh badan usaha milik daerah.

Hasil dari pertemuan audiensi Pemkab Mahulu dengan 3 (tiga) Lembaga yaitu; Badan Litbang ESDM, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Badan Pengkajian dan  Penerapan Teknologi (BPPT)  ini akan berlanjut pada MoU (Memorandum of Understanding).

Hadir pula dalam rapat tersebut mendampingi Bupati Mahulu, Ketua DPRD Mahulu Novita Bulan, SE.,M.BA, Ketua Komisi III DPRD Weni, Peneliti Bapelitbangda Provinsi Kaltim Prof. Dr. Syachrumsyah Asri, S.H., M.Si., APU dan sejumlah Pimpinan OPD, Kepala Bagian di Lingkungan Pemkab Mahulu. /(bappelitbangda)